DISINTEGRASI BANGSA

DISINTEGRASI BANGSA 

BERBAGAI PERGOLAKAN DI DALAM NEGERI (1948-1965)

-Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi

1. PEMBERONTAKAN PKI MADIUN 

Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan kabinet Hatta. Untuk hal tersebut, Amir Syarifuddin pada tanggal 26 Februari 1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta. FDR terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, pesindo, PPKI dan sarbupri. Adapun strategi yang diterapkan FDR adalah :

FDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan.

FDR menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina.

FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintah dan Surakarta sebagai daerah kacau untuk mengalihkan perhatian dan Menghadang TNI.

Di dalam parlemen, FDR mengusahakan terbentuknya front nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik untuk menggulingkan kabinet Hatta.

Kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI sejak muncul kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Muso, partai yang tergabung dalam FDR meleburkan diri dalam PKI. Selanjutnya PKI menyusun polibiro (dewan politik) dengan Ketua Muso dan sekretaris pemerintahan Amir Syarifudin.

Dalam rangka ,enjatuhkan wibawa pemerintah, Muso dan Amir Syarifudin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya. Sambil menjelek-jelekkan pemerintah, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro-PKI dan Propemerintah. Adanya persaingan tersebut turut memicu terjadinya pemberontakan PKI Madiun atau Madiun affair.

Di Surakarta pada tanggal 11 September 1948 terjadi pemberontakan antara pasukan pemerintah RI (divisi Siliwangi) dan Pro-PKI (divisi 4). Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer (meliputi daerah Purwakarta Pati Semarang dan Madiun) akhirnya pada tanggal 17 september 1948 pasukan Pro-PKI mundur dari Surakarta.

Ternyata kejadian di Surakarta tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian. Pada waktu kekuatan TNI terjun ke Surakarta Sumarsono dari pesindo dan Letnan Kolonel Dahlan dari Brigade 29 yang pro-PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tindakan PKI tersebut disertai dengan kapan dan pembunuhan pejabat sipil militer dan pemuka masyarakat kemudian mereka menghadiri pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun.

Pada waktu kudeta berlangsung di Madiun, Muso dan Amir Syarifudin sedang berada di Purwodadi, kemudian mereka ke Madiun mendukung kudeta yang dan mengambil alih pimpinan. Secara resmi diproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Semua yang dilakukan oleh Muso dan Amir Syarifudin tersebut memperjelas bahwa pemberontakan di Madiun didalangi oleh PKI.

Untuk mengatasi berontakan tersebut, pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat ikut Muso dengan PKI-nya atau ikut soekarno-hatta. Tawaran Presiden Soekarno tersebut disambut dengan sikap mendukung pemerintah RI. Selanjutnya pemerintah menginstruksikan pada Kolonel Sadikin dari divisi Siliwangi untuk merebut Kota Madiun. Kota Madiun diserang dari dua arah dari barat diserang oleh pasukan Siliwangi dan dari arah Timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh kolonel Sungkono.

Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948 Kota Madiun berhasil dikuasai TNI. Muso tertembak dengan pengajaran di Ponorogo dan Amir Syarifudin tertangkap di Purwodadi. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai.

2. PEMBERONTAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA (DI/TII)

Negara Islam Indonesia (disingkat NII ; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI ) yang berarti “Rumah Islam” adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar , Kawedanan Cisayong , Tasikmalaya , Jawa Barat . Diproklamirkan saat Negara Pasundan buatan belanda mengangkat Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai presiden.

Gerakan ini bertujuan menjadikanRepublik Indonesia yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada di masa depan dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai negara dasar. Dalam proklamasinya "Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi di dalam undang-undangnya sebagaimana dimaksud "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits ". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas meminta negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan sebaliknya yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih. Dalam perkembangannya, DI perbaiki di berbagai wilayah, perlu Jawa Barat (selanjutnya dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah ), Sulawesi Selatan , Aceh dan Kalimantan . Penghasilan kena pajak Kartosoewirjo ditangkap TNI Dan dieksekusi PADA 1962 , Gerakan Suami Menjadi terpecah, namun Tetap eksis Beroperasi diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi serta ilegal Oleh Pemerintah Indonesia.

a.) Pemberontakan DI / TII di Jawa Barat (Darul Islam / Tentara Islam Indonesia)

Saat pasukan Siliwangi berhijrah, gerombolan DI / TII ini dapat digunakan untuk melakukan pergerakan dengan Rumah - Rumah Rakyat, Membongkar Rel Kereta Api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi setelah pasukan Siliwangi mengadakan Long March kembali ke Jawa Barat, gerombolan DI / TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi. Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat). Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya di namakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini disusun pada saat Jawa Barat di tinggal oleh Pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah yang mengatur Perundingan Renville.

Usaha Untuk menumpas pemberontakan DI / TII ini memerlukan waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Medannya terdiri dari daerah peralihan - Tanah sangat mendukung pasukan DI / TII untuk bergerilya,

- Pasukan Kartosuwirjo dapat bergerak dengan leluasa di Kalangan Rakyat,

- Pasukan DI / TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara pemilik lainnya - pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan,

- Suasana Politik yang tidak stabil dan sikap beberapa partai politik telah mempersulit usaha - usaha pemulihan keamanan.

Selanjutnya dalam pertempuran DI / TII pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolanini. Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis“ dan operasi “Bratayudha“ Pada tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo mencari para pengawalnya dapat dibantu oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI / TII di Jawa Barat dapa di padamkan.

b.) Pemberontakan DI / TII di Jawa Tengah.

Gerombolan DI / TII ini tidak hanya di Jawa Barat akan tetapi di Jawa Tengah juga muncul pemberontakan yang didalangi oleh DI / TII. Pemberontakan DI / TII di Jawa Tengha di bawah pimpinan Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Dan Moh. Mahfudh Abdul Rachman (Kiai Sumolangu).

Untuk menumpas pemberontakan ini pada bulan Januari 1950 pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut "Gerakan Banteng Negara" (GBN) di bawah Letnan Kolonel Sarbini (Selanjut - kan di ganti Letnan Kolonel M. Bachrun dan kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yani). Gerakan operasi ini dengan pasukan “Banteng Raiders“.

Sementara itu di Kebumen muncul pemberontakan yang merupakan bagian dari DI / TII, yang dilakukan oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)“ yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai "Romo Pusat" atau Kyai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini membutuhkan waktu kurang dari Tiga Bulan.

Pemberontakan DI / TII juga dilakukan di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI / TII pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini Pemerintah melakukan “Operasi Merdeka Timur” yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo.

Pada awal tahun 1952 kekuatan Batalyon pemberontak ini dapat dihancurkan dan dipertahankan - dikembalikan ke Jawa Barat.

c.) Pemberontokan DI / TII di Aceh.

Gerombolan DI / TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Penyebab timbulnya pemberontakan DI / TII di Aceh adalah kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950 berasal dari daerah istimewa menjadi kresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh yang menentukan waktu sebagai Gubernur Militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiyo.

Dalam pertempuran pemberontakan DI / TII di Aceh ini semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer 1 / Iskandar Muda, Pada tanggal 17 - 21 Desember 1962 diselenggarakan “Mustawarah Kerukunan Rakyat Aceh“ yang mendapat calon pemimpin - tokoh masyarakat Aceh yang dapat memberdayakan DI / TII di Aceh dapat dipadamkan.

d.) Pemberontakan DI / TII di Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan DI / TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar meminta kepada pemerintah agar pasukannya tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.

Pemerintah memberikan kepada Kahar Muzakar dengan memberi pangkat Letnan Kolonel. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar bersama anak buahnya pergi ke hutan dan melakukan aksi dengan melakukan teror terhadap rakyat.

Untuk melakukan pemberontakan DI / TII di Sulawesi Selatan ini pemerintah melakukan Operasi Militer. Baru pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan DI / TII di Sulawesi dapat dipadamkan.

e.) Pemberontakan DI / TII di Kalimantan Selatan.

Pada bulan oktober 1950 DI / TII juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengaduan dengan pos-posatuan TNI.

Dalam menantang gerombolan DI / TII ini pemerintah pada mulanya meminta Ibnu Hajar dengan mendapat peluang untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah, akan tetapi setelah melepaskan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya pemerintah mengerahkan pasukan TNI pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar bersama seluruh anggota gerombolannya pun berhasil.

3. G-30-S/PKI

Sejarah G30S PKI Lengkap adalah satu bentuk kudeta di malam hari tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di mana tujuh jenderal militer Indonesia dimulai. Di dokumen pemerintah menulis Gerakan 30 September / PKI atau disingkat G30S / PKI. Peristiwa ini didalangi oleh Dipa Nusantara Aidit atau biasa disingkat DN Aidit yang merupakan tokoh penting PKI yang ingin mengubah  sejarah lahirnya pancasila menjadi komunis.

PKI berani melakukan kudeta atas kepercayaan dirinya yang tinggi karena menjadi partai berhaluan komunis terkuat ketiga setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ditandai dengan jumlah anggota sebesar enam setengah juta dan memiliki banyak anak yang mengendalikan kondisi masyarakat dari berbagai aspek. Kudeta ini berakhir dengan dibatalkan dan diselesaikan dengan pembantaian anti komunis. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan didirikan Monumen Pancasila Sakti.

Latar Belakang Sejarah G30S PKI

1. Angkatan Kelima

Latar belakang G30S / PKI yang pertama adalah Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah ide dari PKI yang ingin mempersenjatai kaum buruh dan kaum petani. Gagasan dari PKI ini terjadi karena politik yang ruwet, seruan revolusi dari Soekarno, Ganyang Malaysia,  sejarah perjuangan Irian Barat  dan perjuangan pembebasan irian barat  yang membutuhkan banyak sukarelawan. Tentu ide ini membuat Angkatan Darat gusar karena jika terealisasi, Angkatan Kelima dapat digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan seperti Revolusi Bolshevik di Rusia dan Revolusi Komunis di RRC.

Penolakan Angkatan Kelima oleh Angkatan Darat membuat hubungan Angkatan Darat dan PKI menjadi panas. Situasi malah lebih panas ketika PKI yang melatih sukarelawan dari Gerwani dan Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi bentukan PKI. Padahal PKI sebelumnya mengaku bahwa pelatihan meliputi semua kalangan. Bahkan kalangan dari Angkatan Udara melihat metode latihannya mirip latihan militer RRC. perkembangan nasionalisme di Indonesia malah berubah menjadi perkembangan komunis di Indonesia.

2. Masalah Tanah dan Bagi Hasil

Di tahun 1960, muncullah UU Pokok Agraria (UUPA) dan UU Pokok Bagi Hasil (UUBH). Meski UU sudah dirilis, tapi dalam praktiknya sering terjadi perselisihan antara pemilik tanah dan petani yang mengerjakan tanah. Contoh peristiwa yang terkenal adalah Peristiwa Klaten dan Peristiwa Bandar Betsi. Bandar Betsi adalah peristiwa dimana PKI yang melakukan aksi sepihak dan berusaha menjarah tanah negara salah satunya kebun karet milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

3. Bung Karno Sakit

Isu menyedihkan Bung Karno sakit berkembang mulai tahun 1964 hingga dimulainya kudeta 30 September. Tentu rakyat akan bergosip dan memulai isu siapa yang berhak memegang kekuasaan jika Bung Karno meninggal. Tapi menurut Subandrio, Aidit tahu bahwa penyakit yang diderita Bung Karno tidak begitu parah atau sakit ringan.

4. Adanya Gerakan Ganyang Malaysia

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dimanfaatkan PKI untuk mendekat ke Soekarno. Konfrontasi ini terjadi karena Tunku Abdul Rahman, PM Malaysia, menginjak lambang negara Indonesia. Tentu Bung Karno murka melihat peristiwa ini dan meneriakkan seruan Ganyang Malaysia. Tapi perintah Bung Karno tidak terlalu ditanggapi oleh petinggi militer. Jenderal Ahmad Yani berpendapat seperti itu karena Indonesia cukup sulit melawan Malaysia yang dibantu Inggris. Di sisi lain, A.H. Nasution memilih untuk setuju karena tidak mau PKI menunggangi momen ini. Tentu momen “Ganyang Malaysia!” membuat Angkatan Darat dilanda dilema sehingga mereka berperang setengah hati.

PKI didekati oleh Bung Karno karena Bung Karno menyadari Angkatan Darat yang tidak terlalu niat untuk berperang. Tentu PKI langsung senang karena selain bisa menunggangi Bung Karno, juga bisa ikut “Ganyang Malaysia” yang mereka nilai sebagai pengikut nekolim. Di masa ini, PKI semakin kuat secara internal dan eksternal. Bung Karno yang mengetahui kekuatan PKI, memilih tidak melakukan apapun karena butuh kekuatan PKI untuk mengganyang Malaysia. Selain dari Bung Karno, beberapa anggota Angkatan Darat yang tidak suka dengan kepengecutan para petinggi Angkatan Darat menjalin hubungan dengan PKI.

5. Keterlibatan Amerika Serikat

Peperangan di Vietnam dan penularan komunisme dari negara ke negara membuat Amerika Serikat kewalahan. Kini mereka sebisa mungkin agar Indonesia tidak tertular oleh virus komunisme. Tapi beberapa pendapat menyatakan bahwa peranan Amerika Serikat di Indonesia tidak terlalu besar karena bukti-bukti fisiknya kecil.

6. Isu Dewan Jenderal

Dewan Jenderal merupakan isu yang mulai dihembuskan ketika waktu semakin mendekati tanggal 30 September. Entah siapa yang menghembuskan isu ini yang tentu membuat rakyat panik akan adanya usaha petinggi militer untuk merebut kekuasaan dari Bung Karno. Merespon isu Dewan Jenderal, Bung Karno memerintahkan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili para Dewan Jenderal.

Peristiwa Sejarah G30S/PKI

Penculikan dan Pembunuhan Para Jenderal

Di pagi buta 1 Oktober pukul tiga lebih lima belas menit, tujuh detasemen diberangkatkan oleh Letkol Untung Syamsuri. Letkol Untung adalah komandan Cakrabirawa yang merupakan pengawal presiden. Tujuh detasemen itu gabungan dari resimen Cakrabirawa, Divisi Diponegoro dan Divisi Brawijaya. Mereka berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma untuk menculik tujuh jenderal. Tiga perwira tinggi yang langsung meninggal di tempat yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono dan Brigadir Jendera D.I. Panjaitan.

Sementara tiga perwira tinggi yang lain yaitu Walikota Jenderal Soeprapto, Walikota Jenderal S. Parman dan Brigadir Jenderal Sutoyo diambil hidup-hidup. Membantu, target utama yaitu Jenderal AH Nasution, berhasil melarikan diri dengan cara melarikan pagar ke kebun kedutaan besar Irak. Sayangnya, ajudan Nasution, Letnan Satu Pierre Tendean ditangkap karena dikira Nasution dan putri Nasution yang bernama Ade Irma Suryani tertembak dan diangkat pada tanggal 6 Oktober. Seorang brigadir polisi yang bernama Karel Sadsuitubun juga gugur. Korban terakhir yaitu Albert Naiborhu, keponakan Jenderal Panjaitan, yang terbunuh kompilasi rumah sang jenderal diserbu. Jasad para jenderal dibawa ke daerah yang bernama Lubang Buaya di dekat Halim lalu dipindahkan ke sumur.

G30S / PKI Menguasai Jakarta

Di pagi yang sama, sekitar dua ribu tentara dari dua divisi menguasai Lapangan Merdeka dan tiga sisi lapangan termasuk kantor Radio Republik Indonesia (RRI). Mereka tiak menguasai sisi timur lapangan (yang merupakan markas KOSTRAD yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Suharto). Di malam sebelumnya, Aidit sang pemimpin PKI dan Marsekal Udara Omar Dani pergi ke Halim dan ini adalah bukti keterlibatan mereka di G30S/PKI.

Pada pukul tujuh pagi, RRI menyiarkan berita dari Letkol Untung bahwa lokasi strategis di Jakarta sudah diambil. Dengan dalih untuk mencegah terjadinya percobaan kudeta oleh Dewan Jenderal yang didukung oleh CIA kepada Bung Karno. Mereka juga mengatakan bahwa Bung Karno berada di perlindungan G30S. Mendengar kabar ini, Bung Karno langsung menuju ke Halim dan berdiskusi dengan Marsekal Udara Omar Dani untuk mengisi jabatan komandan Angkatan Darat yang sekarang kosong.

Pergerakan di  Jawa Tengah

Jawa Tengah juga memiliki cerita sendiri. Ketika RRI menyiarkan kabar di pukul tujuh pagi, tentara dari Divisi Diponegoro langsung mengambil lima dari tujuh batalion di bawah nama Gerakan 30 September. Petinggi PKI di Solo langsung mengumumkan dukungan. Pasukan pemberontak di Jogjakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menculik dan membunuh Kolonel Katamsan dan Letnan Kolonel Sugiono. Untungnya, ketika beredar kabar kegagalan kudeta di Jakarta, pasukan pemberontak menyerah.

Suharto Mengakhiri Kudeta di Jakarta

Di setengah enam pagi, Suharto sang komanda KOSTRAD dibangunkan dan diceritakan oleh tetangganya tentang para jenderal yang hilang dan dibunuh di rumah. Suharto langsung pergi ke mabes KOSTRAD dan mengkontak para perwira senior. Dia berhasil mengkontak dan mendapat dukungan dari Angkatan Laut dan Polisi tapi gagal mengkontak petinggi Angkatan Udara. Suharto mengambil alih pimpinan dan memerintahkan agar tentara tetap di barak. Karena perencanaan yang buruk, pemimpin kudeta gagal mengkondisikan tentara di Lapangan Merdeka yang kepanasan dan kehausan.

Mereka berpikir bahwa akan memilih presiden di istana. Di siang hari, Soeharto berhasil mempengaruhi batalion agar berhasil tanpa bertarung. Pertama batalion Brawijaya yang datang ke markas KOSTRAD lalu Diponegoro yang mundur ke Halim. Pada pukul tujuh malam, Suharto berhasil mengendalikan semua fasilitas yang sebelumnya dikendalikan oleh G30S / PKI. Kemudian Nasution bergabung pada pukul sembilan dan mengumumkan dia mengambil alih Angkatan, akan memindahkan kekuatan revolusi dan menyelamatkan Sukarno. Sebagian besar pemberontak melarikan diri dan setelah pertempuran kecil di 2 Oktober, Angkatan Darat berhasil menguasai Halim. Sementara Aidit terbang ke Yogyakarta dan Dani ke Madiun sebelum tentara datang. Berakhirlah pemberontakan G30S / PKI.

Pasca Sejarah G30S PKI Lengkap

Pembantaian Anti Komunis

Suharto dan teman-temannya langsung menyalahkan PKI sebagai dalang dari G30S / PKI. Kabar tentang penyiksaan dan mutilasi para jenderal di Lubang Buaya langsung menyebar. Demonstrasi anti-PKI dan kekerasan di Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai muncul. Suharto mengirim Kolonel Sarwo Edhi ke Jawa Tengah. Saat di Semarang, tersedia sudah terlihat. Tentara melakukan sweeping ke desa-desa yang ditolong oleh penduduk untuk dihabiskan bersama komunis. Di Jawa Timur, Pemuda Ansor Jumlah korban yang tewas bervariasi. Mulai dari tujuh puluh delapan ribu ribu hingga satu juta. Aidit berhasil ditangkan pada 25 November 1965 dan langsung dieksekusi.

- Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan (vested interest)

 Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Biasanya kelompok ini berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Kelompok ini juga sukar untuk mulai melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering mengalami suatu proses perubahan baik APRA, RMS, maupun peristiwa Andi Azis, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan Tentara Indonesia di wilayah yang belum mereka kuasai dalam situasi tersebut konflik pun terjadi.

A.  pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Gerakan APRA muncul di kalangan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini dipelopori oleh golongan kolonialisme Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan.

 Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan yang isinya tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Untimatum tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror pada tanggal 23 Januari 1950 APRA menyerang Kota Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi akibatnya 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk letnal Kolonel Lembong.

Pemerintahan RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, yaitu melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Perdana Menteri Ris, Moh Hatta mengutus pasukan ke Bandung untuk mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut westerling di desa untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin mendesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat dilumpuhkan.

B. PEMBERONTAKAN ANDI AZIZ

 Pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar (Ujung Pandang, Sulawesi Selatan) di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima pasukan ke dalam APRIS. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur (NIT) sedangkan latar belakang pemberontakan ini karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan pasukan APRIS dari TNI.

 Pada tanggal 5 April 1950 gerombolan Andi Azis mengadakan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima teritorium Indonesia timur, Letnal Kolonel A.J. Mokoginta. Selain itu pasukan Andi Azis juga mengeluarkan tuntutan yang berisi hal-hal berikut.

1. Negara Indonesia Timur harus tetap berdiri 

2. Menentang masuknya apris dan TNI yang didatangkan dari Jawa 

3. Hanya pasukan APRIS dari bekas KNIL yang menjaga keamanan Indonesia Timur.

 tanggal lahir untuk menanggulangi pemberontakan Azis tersebut pemerintah mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950 Isi ultimatum tersebut memerintahkan kepada Andi Aziz agar melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Andi Azis juga diperintahkan untuk menarik pasukan, penyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan.

 Setelah batas waktu ultimatum tidak dipengaruhi oleh Andi Azis pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang pada tanggal 26 April 1950. Seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran. Pada tanggal 5 agustus 1950 tiba-tiba markas tabligh 10/Garuda Mataram di Makassar dikepung oleh pengikut Andi Azis tetapi berhasil dipukul mundur pihak TNI peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 5 agustus 1950.

 telah terjadi pertempuran selama 2 hari pasukan yang mendukung gerakan Andi Azis yaitu KNIL/KL minta berunding pada tanggal 8 Agustus 1950 terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilarang (TNI) dan Mayor Jenderal Scheffelaar (KNIL/KL). Isi  kesepakatan yaitu menghentikan tembak-tembakan knil/kl harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan semua senjatanya akhirnya Andi Azis dapat ditangkap dan diadili di Peradilan Militer Yogyakarta Pada tahun 1953 serta dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

C. GERAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)

Seorang mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat.

Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indoensia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya.

Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Leimena dikirim oleh Pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soumokil, justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain lho, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan komisi PBB untuk Indonesia.

pemberontakan republik maluku selatan

Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai, membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Kalian tahu ngga beliau itu siapa? Beliau itu adalah panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur.

Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soumokil dijatuhi hukuman mati. Setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Soumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang di tempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia.

-Peristiwa konflik dan pergerakan yang berkaitab dengan sistem pemerintahan

A. PEMBERONTAKAN PRRI/PERMESTA

PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan Divisi Banteng hingga hanya menyisakan 1 brigade saja.

Kemudian, brigade tersebut diperkecil menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina, karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah

Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, para perwira militer berinisiatif membentuk dewan militer daerah, sebagai berikut:

PRRI selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan sekaligus tidak mengakui kabinet Djuanda, maka terbentuklah kabinet PRRI. Pada tanggal 9 Januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa “Piagam Jakarta” dengan isi berupa tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan.

Selanjutnya Letnan Kolonel Ahmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan perdana menteri Syafruddin Prawiranegara. Hal ini merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya PERMESTA dengan PRRI, gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA.

Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dikemudikan oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat.

Akhirnya, pemberontakan PRRI/Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958, dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali Republik Indonesia.

B. PERSOALAN NEGARA FEDERAL dan BFO

Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan negara bagian persekutuan (BFO / Bijeenkomst Federal Overleg) tidak akan menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri.  Persaingan yang muncul terpenting adalah antara golongan federalis dan golongan unitaris.  Golongan federal ingin bentuk negara federal, sedangkan golongan unitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.  

Sebagai contoh dalam Konferensi Malino tanggal 24 Juli di Sulawesi Selatan.  Pertemuan tersebut untuk membahas tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta.  Tokoh dari Makassar, Mr. Tadjudin Noor, mengkritik hasil konferensi.  

Sejak terbentuknya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu.  Kubu pertama menolak kerja sama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak kerja sama membuat Negara Indonesia Serikat.  Kubu pertama dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) dan R.T.  Adil Puradiredja dan R.T.  Djumhana (negara Pasundan).  Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr.  T. Mansur (Sumatra Timur).  Kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap mempertahankan BFO. 

Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer II, pertentangan antara dua kubu semakin sengit.  Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya sering terjadi konfrontasi antara Anak Agung dan Sultan Hamid II, Di kemudian hari, ternyata Sultan Hamid II bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. 

 Setelah KMB, persaingan antara golongan federalis dan golongan unitaris semakin tinggi pada konflik terbuka di bidang militer.  Salah satu ketetapan dalam KMB mengutip inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil anggota KNIL.  TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL.  Begitu juga sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka yang masuknya anggota TNI ke negara bagian.  Kasus APRA Westerling dan mantan pimpinan KNIL Andi Azis adalah cermin dari pertentangan tersebut. 

Selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif juga terjadi.  Hal ini terlihat pada waktu negara-bagian yang ingin mengembalikannya setelah KMB, harus berhadapan dengan pemulihan rakyat yang ingin agar negara-negara bergabung dengan Republik Indonesia.

Annisa Auliya- 12MIPA1